Kebijakan Pasca Kenaikan BBM Berdampak Politik?

Menyimak pemberitaan Media Indonesia mengenai rencana pemerintah mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kalangan rumah tangga miskin di Tanah Air merupakan langkah berani untuk menarik simpatik masyarakat. Seperti dikutip Media Indonesia Online, dari kenaikan harga maksimal 30%, pemerintah akan mendapatkan penurunan subsidi BBM sebesar Rp 35 triliun.

Dana sebesar itu seluruhnya akan dialihkan untuk membantu 19,1 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Mereka akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) plus sekitar Rp100 ribu per bulan ditambah bantuan makanan. “Kita sekarang sedang kaji kenaikan BBM sebesar 20%, 25%, dan 30%. Kalau kenaikannya 30%, kita akan dapat dana dari penurunan subsidi BBM Rp35 triliun. Dana itu semuanya untuk BLT plus, ditransfer semua untuk kepentingan itu. Tidak ada satu sen pun untuk kepentingan belanja,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta seusai pembukaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Hotel Bumi Karsa Jakarta, Selasa (6/5).
Keputusan yang berpihak pada masyarakat kecil dan secara kasat mata terkesan meringankan beban kalangan akar rumput. Tapi, apakah bantuan sebesar Rp100 ribu per bulan mampu menopang kelanjutan hidup jutaan rumah tangga miskin di Tanah Air? Belum tentu. Seperti biasa, setiap kenaikan BBM selalu diimbangi dengan melonjaknya harga-harga bahan pokok di pasaran. Tentunya, dampak kenaikan bahan pokok berdampak langsung pada golongan rumah tangga miskin.
Inflasi yang diakibatkan kenaikan BBM akan menurunkan daya beli masyarakay dan sudah barang tentu tingkat kemiskinan diperkirakan akan menunjukkan kurva meningkat. Pengamat ekonomi Universitas Andalas Prof. Dr. Elfindri memperkirakan, jumlah rumah tangga miskin akan melonjak akibat kenaikan BBM. Solusi yang ditawarkannya yakni, pemerintah mengeluarkan opsi untuk menaikan harga BBM dalam dua versi. BBM untuk umum tetap mendapat subsidi sehingga menekan biaya transportasi dengan cara penjatahan BBM per hari. Kedua, BBM dinaikan khusus bagi pengguna mobil pribadi saja.
Sedangkan sisa dana subsidi BBM, dialihkan pada sektor pertanian mengingat sektor tersebut tidak terpengaruh dengan kenaikan harga minyak dunia yang hingga saat ini mencapai angka 120 USD per barel. Ia mengharapkan, kebijakan tersebut menjadi keputusan lanjutan dari pemerintah setelah menaikan harga BBM. Menurutnya, pemerintah mesti lebih fokus untuk mengembangkan sektor pertanian.
Dibandingkan dengan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ke rumah tangga miskin, mungkin tidak diperhitungkan oleh kalangan ekonom. Dengan subsidi sebesar Rp100 ribu per hari, uang tersebut mungkin kalah banyak dengan laju inflasi akibat dampak kenaikan BBM. Data terbaru yang diterbitkan Bank Indonesia, laju inflasi pada bulan April mencapai angka 8,96 persen. Angka inflasi pada April 2008 itu merupakan angka tertinggi inflasi nasional sejak September 2006 yang mencapai angka 14,55 persen. Daya beli masyarakat pun dinilai menurun karena lonjakan harga yang terus berfluktuatif.
Jika pemerintah menaikan harga BBM sekitar 30 persen, bisa dibayangkan angka inflasi nasional pada bulan Mei akan menembus dua digit. Sebelum dipastikan BBM naik, beberapa bahan pokok telah berencana untuk menyesuaikan harga. Minyak Goreng tercatat sebagai bahan pokok yang merespon dengan cepat lonjakan harga dengan memperbarui harga pasaran. Beberapa pedadang mengaku telah dikonfimasi pihak agen atas kenaikan harga Migor pasca rencana pemerintah menaikan harga BBM.
Bisa dibayangkan, dengan subsidi Rp100 ribu per hari sudah barang tentu masyarakat yang tergolong rumah tangga miskin akan terus menjerit. Perlu dipertanyakan, apa maksud pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke rumah tangga miskin? Jika dihubung-hubungkan, jumlah rumah tangga miskin di Tanah Air mencapi 19,1 juta. Jika rata-rata keluarga tersebut memiliki 2 oranga anak, angka penduduk miskin mencapai empat kali lipat dari data yang dilansir pemerintah yakni 76,4 juta orang.
Data terakhir yang dimuat BKKBN, jumlah penduduk Indonesia mencapai 220 juta jiwa. Jika dipersentasikan, jumlah penduduk miskin mencapai 30 persen. Jika dikaitkan dengan Pemilu 2009 nanti, dari 76,4 juta jiwa penduduk miskin, setengahnya tergolong memiliki hak pilih. Paling tidak, kebijakan pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM memberi angin segar bagi 76,4 juta penduduk miskin di Tanah Air. Tentunya, hal tersebut akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah di mata masyarakat kecil.
Meskipun kebijakkan menaikan BBM tidak populer, namun tetap disambut hangat puluhan juta penuduk miskin. Apakah kebijakan itu merupakan bentuk pengamanan perolehan suara pada Pemilu 2009 nanti? Secara ekonomi, para pakar berharap pemerintah memfokuskan pada pembangunan sektor lain seperti pertanian. Di luar dugaan dialihkan pada pos lain yang terbilang hanya untuk meningkatkan tingkat konsumtif asyarakat. Mungkin mengamankan suara Pemilu 2009 nanti termasuk dalam agenda kenaikan tarif BBM oleh pemerintah. Bagaimanupun, kenaikan BBM merupakan keharusan. Tapi, yang terpenting, kebijakan susulan yang dilakukan pemerintah setelah menaikan BBM mesti benar-benar lebih populis dibanding kenaikan BBM itu sendiri sehingga masyarakat tidak akan terpengaruh dengan lonjakan BBM. (erinaldi)

One thought on “Kebijakan Pasca Kenaikan BBM Berdampak Politik?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s