DPR Kembalikan RUU Rahasia Negara ke Pemerintah

Delapan substansi RUU ini mendapat penolakan dari anggota Dewan. Harus diselaraskan dengan UU Kebebasan Informasi Publik.

Komisi I DPR memberi pekerjaan rumah kepada Pemerintah. Rabu (28/5) kemarin mereka resmi mengembalikan draft RUU Rahasia Negara. Pemerintah dijatah waktu tiga bulan untuk merombaknya. Komisi tersebut membidangi informatika, luar negeri, dan pertahanan.

Seharusnya materi RUU Rahasia Negara diselaraskan dengan UU Kebebasan Informasi Publik terlebih dulu,” ujar Ketua Komisi I DPR, Theo L Sambuaga dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono serta Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta.

UU KIP dan UU Rahasia Negara sesungguhnya didesain untuk menjadi dua sisi mata uang. Yang satu memudahkan masyarakat mendapatkan informasi, yang lainnya justru cenderung menutup akses informasi. UU KIP sudah disahkan sebulan lalu, sementara pembahasan RUU Rahasia Negara baru dimulai kemarin.

Theo mengatakan, draf RUU Rahasia Negara yang sekarang dibahas adalah rancangan yang disusun pada 2006 silam. Bahkan kalau mau dirunut ke belakang, asal-muasalnya sudah ada sejak 1999. Materi muatannya tidak lagi kompak dengan isi UU KIP. Jika dipaksakan dibahas, hasilnya malah akan mematikan demokrasi dan melanggengkan rezim ketertutupan.

Menhan Juwono Sudarsono cukup kecewa dengan keputusan ini. “Kami mengharapkan pembahasan RUU ini dapat selesai dalam waktu tidak terlalu lama,” tandasnya. Ia menjelaskan, RUU ini merupakan beleid prioritas dalam program legislasi nasional 2004-2009. Meski demikian, Menhan legowo draf itu dikembalikan lagi kepada pemerintah. “Kami akan menindaklanjuti keputusan ini,” bebernya.

Hal yang sama disampaikan Menhukham Andi Matalatta. Ia mengaku menghormati keputusan koleganya di parlemen. Waktu tiga bulan dinilainya sudah cukup untuk merombak materi RUU ini.

Sebelumnya, dalam keterangan resmi mewakili pemerintah, Menhan mengatakan bahwa RUU ini merupakan implementasi lebih lanjut dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. “Pembatasan hak warga negara memperoleh informasi, benda dan aktivitas yang merupakan rahasia negara perlu dituangkan dalam bentuk UU,” ujarnya.

Menhan menjabarkan, RUU ini memiliki delapan substansi. Yang paling penting tentu saja definisi rahasia itu sendiri. Kemudian disusul maksud ditetapkannya rahasia negara, ruang lingkupnya, dan tingkat kerahasiaannya.

Substansi lainnya ialah berkaitan dengan kewenangan pejabat publik dalam menentukan klasifikasi rahasia negara dan mekanisme pengawasannya. Berikutnya, rencana pembentukan Dewan Rahasia Negara yang bertugas menentukan kebijakan mengenai rahasia negara.

Delik baru berupa tindak pidana rahasia negara beserta proses peradilannya yang khusus merupakan substansi berikutnya. Yang terakhir, substansi RUU ini adalah sanksi pidana terhadap pelanggar rahasia negara. “Sanksi pidana lebih berat daripada pidana biasa,” ungkap Menhan. Menurutnya, tindakan itu dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara dan membahayakan keutuhan NKRI.

Kedelapan substansi tersebut mendapat gugatan bertubi-tubi dari anggota Dewan. Mutammimul ‘Ula langsung menohok ke bagian terpenting. “Cakupan definisi rahasia negara di sini terlalu luas,” ujarnya. Lebih jauh, anggota Dewan dari Fraksi PKS ini khawatir jika kelak sudah disahkan menjadi UU, produk hukum ini akan memberangus demokrasi dan transparansi publik. Karena itu, jika pemerintah serius ingin membahas RUU-nya, jalan terbaik adalah merombak substansi RUU Rahasia Negara terlebih dulu.

Permadi juga mewanti-wanti agar pemerintah tidak gegabah. “Jangan sampai UU Rahasia Negara nanti menutupi kebobrokan birokrasi,” kata politikus cum paranormal dari Fraksi PDI-P ini.

Abdillah Toha lebih galak dalam menyikapi RUU ini. “Belum terlalu urgent Indonesia memiliki UU Rahasia Negara. Toh sudah ada Pasal 17 UU KIP mengenai informasi-informasi yang dikecualikan,” cetus wakil rakyat dari Fraksi PAN ini.

Well, draf RUU Rahasia Negara memang hanya terdiri dari 45 Pasal. Namun, bagi anggota Dewan, seluruh pasal itu rupanya tak ubahnya ranjau yang bisa membikin hangus penginjaknya. (dikutip dari situs hukum online)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s