KAI Fokus Pembentukan Organisasi Baru

Presiden SBY kabarnya akan hadir dalam KAI. PNKAI memprediksi Jumat malam nanti, organisasi baru akan lahir melalui KAI

Akhir pekan ini, Balai Sudirman, sebuah gedung pertemuan mewah di bilangan Jakarta Selatan akan menjadi pusat berkumpulnya para advokat Indonesia. Di sana akan digelar Kongres Advokat Indonesia (KAI) selama dua hari, 30-31 Mei 2008. KAI bisa dikatakan sebagai klimaks dari serangkaian pertemuan dan deklarasi sejumlah advokat yang diawali oleh Deklarasi Hotel Manhattan Jakarta pada 20 Juli 2007.

“Ini adalah kongres pertama kali yang terjadi sepanjang sejarah advokat,” seru Ahmad Yani, Ketua Panitia Nasional KAI (PNKAI), saat membuka acara seminar ‘Dewan Kehormatan dan Kehormatan Dewan Etika Profesi Advokat’.

Yani mengatakan KAI diselenggarakan dalam rangka menjalankan amanat UU No 18/2003 (tentang Advokat) untuk membentuk organisasi advokat yang bebas dan mandiri serta legitimate dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan demokratis. Proses inilah, menurutnya, alpa dilakukan ketika Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) didirikan. Tanpa melalui kongres, pimpinan delapan organisasi advokat yang terlebih dahulu ada langsung duduk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi.

Melalui KAI, Yani berharap akan terbentuk pula rumusan kode etik advokat beserta hukum acaranya yang lebih komprehensif. Dewan kehormatannya pun seharusnya diisi oleh individu-individu terpilih yang berintegritas. Kasus yang menimpa dua advokat senior Mohammad Assegaf dan Todung Mulya Lubis, menurut Yani, merupakan salah contoh konkret bahwa proses etik yang berlaku di Peradi tidak memenuhi rasa keadilan.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution dalam acara yang sama, mengatakan kesalahan yang paling mendasar dari Peradi adalah pembentukannya tidak melalui advokat. Yang terjadi, lanjut Buyung, adalah kesepakatan para pucuk pimpinan organisasi advokat. “Ini sama saja menciderai cita-cita luhur advokat,” tegas salah seorang Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.

Buyung mengaku menyesal telah menjadi “saksi” pendeklarasian Peradi pada 21 Desember 2005. Ketika itu, secara mendadak Buyung diundang menghadiri deklarasi bersama-sama dengan sejumlah pejabat instansi hukum. Pada hari itu, Buyung bahkan sempat mengirimkan karangan bunga dengan ucapan “Selamat atas Berdirinya Peradi”. Belakangan, ia baru sadar kalau pendirian Peradi ternyata bermasalah.

Advokat yang dijuluki “si Jambul Putih” ini mengaku sudah berulang kali mengingatkan Peradi agar segera memperbaiki diri. Tahun 2005, Buyung sempat mengirimkan surat ke Peradi. Namun, tidak kunjung direspon. Seiring waktu berjalan, kekecewaan sejumlah advokat terus menumpuk sehingga berujung pada gagasan kongres.

“Abang (Buyung, red.) masih berharap pihak Peradi berkenan ikut kongres,” tukasnya. Menurut Buyung, Peradi seharusnya tidak perlu takut KAI akan mengancam eksistensi mereka. Peradi semestinya secara jantan dan jujur mengakui kesalahan mereka. “Demi terwujudnya Bar Association yang kokoh dan legitimate,” tambahnya.

Upaya “mengundang” Peradi ke KAI sepertinya sulit terwujud. Hingga detik ini, Peradi belum menunjukkan tanda-tanda akan bergabung.

Ditemui terpisah, Salah seorang Ketua DPN Peradi Denny Kailimang menegaskan bahwa KAI tidak memiliki alas hukum. Klaim para pemrakarsa KAI bahwa acara ini dalam rangka menjalankan amanat UU Advokat, tidak tepat. “Mereka tak bisa bertindak, dengan dan mengatasnamakan dan menjalankan amanat UU, sedangkan UU sendiri tak memberikan kewenangan kepada mereka,” tegas Denny.

Alih-alih bergabung dengan KAI, Peradi justru bersikukuh akan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terlibat. Namun, Denny mengatakan penjatuhan sanksi akan dilakukan setelah diklarifikasi ke advokat yang bersangkutan.

Lain halnya jika pengurus Peradi yang justru terlibat dalam KAI. Soal ini, Denny menyatakan Peradi bersikap lebih tegas. Selasa kemarin (27/5), kata Denny, Peradi telah memanggil sejumlah pengurus yang ditenggarai ikut KAI. Mereka yang dipanggil diantaranya Indra Sahnun Lubis (Wakil Ketua Umum), Taufik (Ketua), dan Nur Khoirin (Wakil Bendahara). “Kita panggil tak mau datang, yang datang cuma Indra Sahnun,” imbuhnya. Ketiganya pun kemudian diberhentikan sebagai pengurus DPN Peradi.

Merujuk pada sikap kubu KAI dan Peradi, perpecahan sepertinya hanya tinggal menunggu waktu. PNKAI sendiri sudah merancang agenda yang mengarah pada pembentukan organisasi baru. Roberto Hutagalung, Organizing Committee KAI, mengungkapkan bahwa KAI telah mempersiapkan materi-materi seputar keorganisasian yang nantinya akan dibahas oleh sejumlah komisi. Dari situ, nanti akan dirumuskan mekanisme organisasi mulai dari struktur, pembagian kerja, kode etik, dan pertanggungjawaban.

“Kemungkinan, Jumat malam (30/5), organisasi beserta perangkatnya akan siap,” tukasnya yakin. Pada saat pembahasan, KAI akan menerapkan prosedur yang demokratis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Pemungutan suara, lanjut Roberto, menjadi pilihan terakhir.

Bagi Buyung, kalaupun terjadi perpecahan, maka hal itu sulit dihindari lagi. “Perpecahan tidak perlu terjadi kalau saja Peradi mau dengar nasehat Abang dulu,” ujarnya seolah-olah pasrah.

Presiden Akan Hadir

Di sela-sela seminar, PNKAI menginformasikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyatakan bersedia hadir. Rencananya, SBY akan didaulat untuk membuka KAI. Kesediaan SBY menghadiri KAI tidak terlepas dari peran advokat senior Adnan Buyung Nasution. Dengan sigap, Buyung menyampaikan undangan lisan kepada SBY.

“Beliau mengaku kaget karena belum mengetahui tentang agenda ini, surat panitia mungkin tidak sampai ke tangan Presiden,” cerita Buyung kepada para peserta seminar. Beberapa minggu lalu, PNKAI memang mengaku telah mengirimkan surat undangan resmi ke Presiden SBY. Sayang, tidak jelas responnya, sebelum akhirnya Buyung turun tangan.

Akhirnya, Buyung yang juga Board of Trustee KAI berhasil “melobi” Presiden SBY. ini menegaskan bahwa kehadiran Presiden SBY tidak serta-merta dapat diartikan bahwa Presiden ikut terlibat dalam konflik yang terjadi di tubuh advokat. Buyung mengaku sudah menyampaikan ke Presiden SBY agar nanti dalam pidatonya tidak menyentuh wilayah konflik internal advokat.

“Biarkan konflik ini menjadi masalah internal kita, kedatangan Presiden besok hanyalah dalam rangka menghadiri perhelatan advokat selaku pilar negara hukum,” ujarnya. Oleh karenanya, Buyung juga berharap, peserta kongres jangan mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan pernyataan di hadapan Presiden SBY seputar konflik advokat. (dikutip dari situs hukumonline)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s