Penerima BLT Jadi Pengusaha Baru?

Meskipun ditentang habis-habisan, tiga hari belakangan–terhitung sejak Kamis kemarin, 29 Mei 2008–program Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai dicairkan di beberapa kantor POS di Kota Padang. Jumlahnya lumayan–Rp300 ribu untuk termen pertama (Juni hingga Agustus).
Tidak terlihat antrian kemiskinan memadati kantor pos yang ditugaskan pemerintah untuk mencairkan dana BLT. Semua berjalan teratur, ‘tak seperti ekspos besar-besaran media nasional di beberapa kota di Pulau Jawa yang terkesan mengeksploitasi mereka yang berhak menerima bantuan. Mungkin karena jumlah RTM (rumah tangga miskin) di Pulau Jawa lebih besar ketimbang di sini, sehingga liputannya pun sedemikian hebohnya.
Terlepas efektif/tidaknya BLT, paling tidak kebijakan lanjutan pasca pencabutan subsidi BBM pada APBN perubahan 2008, sedikit membantu RTM dalam pemenuhan kebutuhan. Sesuai dengan konsep kebijakan publik, kebijakan pertama–menaikan BBM–kalah pamor dengan BLT. Pemerintah berhasil mengalihkan perhatian publik dari isu BBM–mungkin tidak semua kita menyetujui keberhasilan tersebut. Publik mulai terkonsentrasi memantau penyaluran BLT dan menghiraukan kenaikan BBM.
Hukum kebijakan publik menitikberatkan kajian mendalam dalam proses lahirnya kebijakan baru. Pemerintah–dalam hal ini sebagai lembaga perumus kebijakan–diharuskan menggali potensi kesiapan masyarakat (publik) yang akan menjalankan kebijakan itu nantinya. Perlu Cek n ricek, seperti istilah infotainment salah satu media televisi.
Seberapa efektifnya BLT menutupi dampak kenaikan BBM? Berbagai kalangan pengamat justru menilai program tersebut kurang efektif. “Bagi-bagi uang tidak akan efektif mengentaskan kemiskinan,” ungkap Damsar, pengamat sosial dari Universitas Andalas. Pengamata ekonomi Unand Prof.Dr. Elfindri beranggapan sedikit melunak: “Laju kemiskinan sedikit tertekan karena adanya BLT.” Dari sisi lain, ia memprediksi, peningkatan kemiskinan mencapai angka 4 persen poin dari data sebelumnya. Menurut data BLT, jumlah RTM di Tanai Air mencapai 19,1 juta. Angka yang ‘tak sedikit tentunya.
Kesimpulannya, sebagian pengamat–orang yang dianggap lebih pandai–menilai BLT memberikan sedikit bantuan bagi masyarakat pasca kenaikan BBM. Hanya saja, caranya yang dinilai kurang elegan. Damsar malah mendeskripsikan, programa BLT seperti pembagian hadiah di hari Natal. Elfindri menyarankan, bantuan tersebut dipergunakan sebagai modal kerja. “Kalau untuk konsumsi semata, tidak akan cukup uang Rp100 ribu per bulan,” tegasnya.
Persoalannya sekarang, seberapa siap masyarakat (RTM) penerima BLT memanajemen bantuan yang diterimanya. Jika dipergunakan untuk beli hal-hal yang sifatnya konsumtif (beli-beli sesuatu yang sifatnya harian) tentunya dana tersebut tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Mungkin konsep ekonomi: dengan modal terbatas menghasilkan hasil yang tidak terbatas bisa menjadi acuan penggunaan dana BLT. Persoalannya: sejauh mana masyarakat RTM mampu menterjemahkan konsep tersebut? Memang tidak mudah menjalankan konsep ekonomi yang menjadi mata kuliah dasar pada jurusan ekonomi tersebut.
Mahasiswa yang menyelesaikan program ekonomi pun terkadang mengabaikan konsep dasar ilmu yang dipelajarinya itu. Mereka lebih suka mencari lowongan kerja di pemerintah mau pun suasta ketimbang membuka lowongan kerja baru. Bagaimana mungkin masyarakat RTM bisa menterjemahkannya jika mahasiswa lulusan ekonomi pun sering mengabaikannya.
Solusi yang bisa ditawarkan di sini, agar BLT bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, perlu tuntunan dari pakar-pakar ekonomi sebagai orang yang berkompeten memberikan arahan pada RTM sehingga dana tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya…mungkin tidak semuanya (19,1 juta RTM) bakal sukses menjadi pengusaha baru, sekitar 1 persen saja cukup. (erinaldi)

One thought on “Penerima BLT Jadi Pengusaha Baru?

  1. seneng juga denger berita antrian BLT di padang nggak seheboh di jawa. Banyak yang bilang orang sumbar itu lebih punya entrepreneurship ketimbang yang lain.

    Kayaknya BLT emang diarahkan untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat yang anjlok gara-gara inflasi akibat BBM naik. Sukur-sukur bisa dijadiin modal kerja sehingga peningkatan daya belinya bisa lebih sustainable.

    Yang lebih penting lagi sebenernya ini adalah moment yang tepat bagi pemerintah untuk membangun database tingkat sosial masyarakat, yah semacam social number dinegara barat lah. Sampe sekarang kita belum punya itu, akibatnya program-program jaring sosial sering salah sasaran.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s