Diduga Gratifikasi, Kepala Biro Pemerintahan Sumbar Ditahan

Setelah menjalani pemeriksaan yang melelahkan selama sembilan jam di Kejaksaan Tinggi Sumbar, mantan Pejabat Bupati Pasaman Barat Zambri ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap bantuan bencana alam tahun 2004.

Zambri yang terlihat hadir di gedung Kejati Sumbar jalan Raden Saleh Padang pada 10.00 Wib, pada awalnya hanya dipanggil sebagai saksi. Status Zambri berubah menjadi tersangka setelah tim penyidik Teuku Muzahar, SH, Johandris, SH, dan Isward, SH yang melakukan pemeriksaan menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan mantan pejabat Bupati Pasbar tersebut–saat ini menjabat Kepala Biro Pemerintahan Pemprov. Sumbar–dalam kasus suap bantuan bencana alam di Kab. Pasbar.

Didamping pengacara Risman Siranggi SH, Zambri digiring ke mobil tahanan yang diparkir di depan lobi gedung Kejati Sumbar tanpa perlawanan. Wakil Kejati Sumbar Halili Toha, SH, pada wartawan mengatakan, sejak kasus ini digulirkan beberapa tahun lalu, pihaknya baru menetapkan satu tersangka dalam kasus suap yang melibatkan beberapa pejabat di lingkungan Pasbar.

“Kita sidik dulu, kemungkinan adanya tersangka baru tetap ada tergantung hasil penyidikan lebih lanjut,” aku Wakajati Sumbar Halili Toha didampingi Asisten Pidana Khusus M. Rum, SH. Sehubungan dengan penahanan tersebut, kejaksaan beranggapan, tersangka mempunyai kaitan yang erat dengan kasus suap yang merugikan pihak ketiga senilai Rp 150 juta. Dana tersebut merupakan uang yang akan dimanfaatkan untuk biaya siluman agar Kab.Pasbar bisa menerima bantuan dana bencana alam dari pusat.

Namun, hingga Zambri ditetapkan sebagai tersangka kemarin, dana bencana alam tersebut tak kunjung cair sehingga pihak ketiga yang merasa dirugikan melaporkan kasus tersebut ke Kejati Sumbar. “Kasus ini murni pengaduan dari masyarakat,” aku Wakajati Sumbar. Walaupun negara dalam hal ini tidak dirugikan, namun selaku pejabat, tersangka diduga telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat negara.

Menyinggung keterlibatan ‘MP’ dalam kasus tersebut, Wakajati mengaku, tidak tertutup kemungkinan ke arah tersebut. Ia enggan berkomentar lebih jauh mengenai keterlibatan anak buah Zambri yang saat kasus suap tersebut terjadi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kab. Pasbar. “Kita lihat perkembangan proses penyidikan lebih jauh, yang jelas kemungkinan penambahan tersangka itu tetap ada,” akunya Halili.

Zambri diancam dengan Pasal 12 A UU No 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun penjara. Kasus ‘calo anggaran’ tersebut mulai mengapung sejak 2005 lalu. Dalam kasus tersebut, Kejati Sumbar telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang pejabat di lingkungan Kab. Pasbar. Oknum anggota DPR-RI disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut. “Jangan terlalu jauh dulu, kita lihat saja hasil penyidikan nanti,” ujar Wakajati mengakhiri. (eri)

UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 A

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bunyi Pasal yang diantaranya menjerat Drs Zambri yakni:

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
(sumber UU 20/2001)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s