Saat KTP Jauh Lebih Berharga

Sebelum aroma pemilihan kepala daerah dan perwakilan daerah ditebar, masyarakat tidak terlalu antusias memiliki kartu yang merupakan identitas penduduk Indonesia. Hanya dengan kartu mahasiswa atau surat izin mengemudi saja, sudah cukup untuk menyatakan: “Saya bagian dari penduduk Indonesia!”
Yang namanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperlukan saat melamar pekerjaan atau pernikahan. Di luar itu, KTP hanya menjadi penghias dompet semata. Berbeda dengan Jakarta, tentunya. Di pusat ibukota negara tersebut, jangan coba-coba untuk tidak mengantongi KTP. Bisa-bisa akan berujung di petugas Tramtib karena dianggap penduduk ‘haram’.
Di Padang, Sumbar, Anda tidak akan dicap sebagai pengunjung haram karena tidak memiliki KTP karena petugas Satpol Pamong Praja-nya lebih sibuk menggusur pedagang kaki lima. Yang tak mampu menunjukkan KTP saat razia diskotik atau tempat-tempat hiburan malam, dikesampingkan saja. Tak ada aturan yang dilanggarnya karena tidak mampu menunjukkan kartu kecil berlambangkan burung Garuda dan pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke.
Berbanding terbalik tentunya saat aroma Pilkada dan Pemilu 2009 mulai tercium. Dengan dibukanya calon perseorangan sebagai peserta pilkada, KTP menjadi barang berarti nan menentukan. Dengan KTP, para calon perseorangan bisa digolkan. Dan, dengan KTP pula para calon bisa terjegal. Begitu pentingnya kartu yang bernama KTP, tidak tertutup kemungkinan para calon perseorangan rela merogoh kocek sendiri untuk pembuatan KTP bagi pendukungnya.
Sesuai aturan yang tertuang dalam revisi UU No 12 Tahun 2008, calon perseorangan pada Pilkada Kota Padang mesti mampu menjaring pendukung sekitar 27 ribu orang. KTP menjadi bukti otentik bagi para calon perseorangan saat ingin maju sebagai kepala daerah. Tidak hanya sampai di situ. Jumlah dukungan pun harus menyebar di 11 Kecamatan yang ada di Kota Padang minimal 50 persen dari total kecamatan. Logikanya, dengan mengantongi 50 ribu KTP, seorang calon perseorangan bisa dipredikasi gagal bila hanya didapat dari 3 atau 4 kecamatan saja.
Hal serupa juga terjadi pada Pemilu Legislatif 2009, khusus bagi anggota DPD yang merupakan calon perseorangan. Hanya saja, berdasarkan UU No 10 Tahun 2008, persyaratan bukti dukungan bagi calon anggota DPD tidak sesulit calon pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk menjadi anggota DPD, bukti dukungan yang dilampirkan cukup hanya 2000 KTP yang tersebar di 50 kota/kabupaten di Sumbar. Dengan jumlah kota/kabupaten yang mencapai 19 daerah, para calon DPD hanya butuh dukungan sebanyak 106 KTP per kota/kabupaten.
Sejatinya, undang-undang tersebut memperketat–jika tidak ingin dikatakan mempersulit–calon perseorangan yang ingin maju di arena Pilkada/Pemilu 2009. Positifnya, para calon perseorangan benar-benar figur (tokoh) yang memiliki dukungan besar dari masyarakat pemilih. Jika hal itu benar-benar bisa dibuktikan, peluang perseoarangan untuk memimpin jauh lebih besar ketimbang calon yang diajukan partai politik.
“Konstituennya pasti, karena telah mengajukan bukti dukungannya melalui KTP,” ujar pengamat sosial Dr Damsar. Berbeda dengan calon yang diajukan partai politik. “Konstituennya mengambang dan tidak bisa dinilai hanya melalui Kartu Tanda Anggota karena proses rekruitmennya tidak jelas,” ujar Dosen Sosial Universitas Andalas tersebut. Hal serupa, bisa saja menimpa calon perseorangan.
Persoalannya sejauh mana calon perseorangan mampu membuktikan para pendukungnya dengan cara-cara yang elegan. Belum bisa dipastikan, jika bukti dukungan (KTP) yang diperoleh calon perseorangan merupakan pemberian ikhlas dari masyarakat pemilih. “Sulit sekali membuktikan dukungan (KTP) yang ‘dikumpulkan’ para calon perseorangan merupakan dukungan murni dari masyarakat pemilih. Rata-rata bukti dukungan itu didapat karena diminta,” ujar Dekan Fisip Unand Bakaruddin R Ahmad.
Menurut Damsar, dengan sistem yang ada, persoalan munculnya KTP ganda–satu orang memiliki lebih dari 1 KTP–bisa saja terjadi.
Lemahnya sistem pembuatan KTP yang dilakukan pemerintah daerah, aku Damsar, menjadi ruang konflik bagi calon perseorangan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU tentunya, dalam hal ini tidak bisa dipersalahkan. “Kita hanya mengupdate data kependudukan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini kita hanya sebagai pengguna data, salah-benarnya itu bukan tanggung jawab KPU,” ungkap anggota KPU Padang M Danil.
Persoalan serupa tentunya juga akan menimpa calon anggota DPD. Untuk memenuhi persyaratan, dan tersebar di sejumlah kabupaten/kota, KTP ganda rentan terjadi. Tidak adanya update data bagi setiap penduduk yang mengurus KTP di beberapa kota/kabupaten memungkinkan penduduk Kota Padang bisa saja membuat KTP di kampung halamannya.
Sejauh mana hal itu akan terdeteksi, tentunya menjadi tugas berat KPU Kota/Kabupaten untuk membuktikannya saat verifikasi faktual dukungan.
Anggota KPU Sumbar Muftie Syarfie pernah mengingatkan Patrialis Akbar yang beralih dari anggota DPR menjadi calon anggota DPD Sumbar di Pemilu 2009 nanti. Dalam pembicaraan anggota KPU Sumbar tersebut dengan Patrialis dihadapan wartawan Muftie berpesan: “Kalau bisa jumlah dukungan diberikan jangan pas-pasan. Kalau bisa lebih dari ketentuan yang ada,” ujar Muftie. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi jikalau ada bukti dukungan yang diragukan keabsahannya saat verifikasi KPU. (erinaldi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s