Bila Listrik Dikelola Bukan Ahlinya

Amir terlihat mondar-mandir di depan toko miliknya, komplek Fase VII Pasar Raya Padang. Dengan nada kesal ia terus mengumpat tanpa menghiraukan orang yang sedang lalu-lalang di depan tokonya. Baru saja ia melapor pada petugas storing di lantai II Los Daging yang berjarak sekitar 200 m dari toko perlengkapan pakaian anak-anak miliknya.
Siang kemarin, tak ada hujan tak ada badai, lampu di tokonya mati tiba-tiba. Yang membuatnya kesal, hanya pasokan listrik ke tokonya yang padam, sedangkan tetangganya tidak mengalami gangguan apa-apa. Padahal, bulan kemarin ia baru saja melunasi tagihan listriknya yang mencapai Rp 200 ribu per bulan. “Beginilah kalau Dinas Pasar mengelola listrik. Bayarnya mahal tapi fasilitasnya ndak ado. Listrik padam kita disuruh melapor dulu buat membalikan MCB (Main Circuit Breaker-red),” gerutunya.
Keluhan serupa sering dilontarkan Amir pada rekan-rekannya sesama pedagang. Ia tergolong konsumen yang kerap mengkomplain Dinas Pasar Kota Padang karena mutu layanannya yang rendah. Selain mahal, para pedagang juga mengeluhkan tentang kabel instalasi terpasang milik Dinas Pasar yang sudah berumur. Para pemilik toko juga tidak memiliki meteran listrik yang biasanya terpasang pada setiap pelanggan listrik Perusahaan Listrik Negara. Walaupun ada, meteran listrik tersebut tidak dilengkapi dengan MCB yang berfungsi sebagai pemutus hubungan listrik yang bergerak otomatis bila tegangan/daya melampaui standar.
Selain berfungsi sebagai term, MCB juga bergunna untuk mencegah terjadinya hubungan pendek/korsleting atau kerusakan peralatan listrik akibat melonjaknya tegangan. Pada sistem model lama, pemutus arus listrik memanfaatkan fuse/sekering. Hal tersebut terkesan tidak efektif karena memakan waktu untuk mengganti sekering yang putus jika terjadi lonjakan arus di atas standar. MCB dipakai untuk mempermudah pengguna saat arus listrik terputus karena over penggunaan. Pengguna cukup membalikan tuas MCB ke arah semula.
“Kalau di sini, setiap lampu mati kita mesti melapor dulu pada petugas storing karena meterannya terpusat di satu tempat. Sangat tidak efektif,” aku Amir. Tanpa dilengkapi meteran, pengguna jasa listrik Dinas Pasar tidak memiliki akses untuk mengetahui pemakaian listriknya per bulan. Alhasil, mereka selalu membayar sesuai dengan tagihan rekening yang diterbitkan Dinas Pasar. Harganyapun setiap bulan berubah-ubah seperti tak terkendali. Saat pedagang komplain karena tagihannya tidak wajar, pihak Dinas Pasar berinisiatif menurunkan tarif pada bulan berikutnya.
Padahal, aku pedagang, pemakaian listrik mereka tetap stabil untuk setiap bulannya.
Pengelolaan listrik yang dilakukan Dinas Pasar sempat diaudit BPKP tahun 2004. Badan pemeriksa keuangan tersebut menyarankan listrik di Pasar Raya dialihkan saja pengelolaannya pada PLN. Tapi, hingga sekarang, saran tersebut belum juga direalisasikan. Menurut Pemko Padang, ketersediaan dana menjadi penyebab tertundanya pengalihan tersebut. Syarat yang diajukan PLN belum bisa disanggupi Pemko karena keterbatasan anggaran. “Butuh biaya besar karena nanti akan ada penggantian gardu listrik dan instalasi. Tiap tahun kita ada anggaran prioritas tapi belum terlaksana,” ujar Sekretaris Daerah Kota Padang Firdaus K MSi.
Dinas Pasar mengklaim, pedagang enggan beralih hati ke PLN yang jelas-jelas lebih paham mengelola listrik. “Pedagang tidak mau beralih karena dikenakan biaya pasang baru. Pedagang tidak mau kalau dikenakan biaya lagi,” aku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kota Padang Nukman Bur. Menurut data Dinas Pasar, jumlah pelanggan dikelolanya mencapai 1319 pelanggan yang tersebar di Pasar Inpres, Pasar Raya Padang. Jumlah tersebut belum termasuk pelanggan yang tersebar di beberapa pasar pembantu: Pasar Siteba, Pasar Banda Buek, Pasar Lubuak Buaya.
Pembahasan peralihan konsumen jasa listrik Dinas Pasar ke PLN terhambat karena alasan tersebut. Dengan gaya baru, Dinas Pasar kembali menggulirkan sistem listrik yang terpusat pada satu gardu. Pengelolaannya pun mutlak ditangani Dinas Pasar–swadaya dan swakelola.
“Kalau merugi kita yang tanggung,” aku Nukman. Untuk pengelolaan jaringan pada seluruh pelanggan, Dinas Pasar telah melakukan perbaikan instalasi sesuai dengan standar PLN. Kekuatan kabel disesuaikan dengan besaran arus yang disuplai ke pedagang. Walaupun sering mendapat komplain dari pelanggan, Dinas Pasar optimis bisa memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan.
Sistem pun diperbarui. Seluruh meteran listrik pelanggan di pusatkan pada satu gardu yang terkunci rapat bagi konsumen. Sistem tersebut diadopsi untuk mencegah maraknya pencurian arus di lingkungan pasar. Hanya saja, sistem terpusat itu memiliki kelemahan karena pelanggan tidak bisa semerta-merta membalikan MCB jika terjadi term. Selain itu, pelanggan menjadi berpikiran buruk: Dinas Pasar hanya menebak-nebak tagihan listrik bulanan pelanggan. Hal tersebut dibantah Dinas Pasar. “Tidak benar itu, kita memberikan tagihan sesuai dengan pemakaian masing-masing karena tercatat dimeteran,” sanggah Nukman.
Sistem pengelolaan ala Dinas Pasar tersebut terkesan cukup efektif. Namun, tidak semua pelanggan merasa terlayani dengan baik. Suliasman justru beralih ke PLN karena dinilainya lebih profesional. Sejak, lima tahun belakangan, pemilik toko di Komplek Fase VII Pasar Raya itu memakai jasa PLN. Hal itu dilakukannya untuk melakukan penghematan karena sebelumnya, tagihan listrik Suliasman di atas rata-rata. Ia mengaku hemat biaya sekitar 50 persen sejak beralih. Mengenai biaya, diakuinya, pihak PLN mengenakan biaya pasaangan baru. Fasilitas yang diterimanya yakni: meteran listrik, instalasi listrik baru sesuai standar.
Perusahaan Listrik Negara mengaku, setiap pelanggan di Komplek Pasar Raya, Pasar Inpres, dan Pasar Pembantu yang ingin beralih ke PLN dikenakan biaya pasang baru. “Selama ini PLN hanya mencatat Dinas Pasar sebagai pelanggan. Jika salah satu dari pedagang masuk jadi pelanggan PLN, mesti ajukan permohonan baru dan biayanya sesuai aturan,” aku Humas PLN Wilayah Sumbar Asril K. PLN mengaku, pengelolaan listgrik di Pasar Raya menjadi tanggung jawab penuh Dinas Pasar. PLN hanya menyediakan gardu listrik setara dengan kebutuhan pelanggan yang dikelola Dinas Pasar. PLN mengaku, hanya menyiapkan meteran induk untuk mencatat tagihan Dinas Pasar. Sedangkan pengelolaan instalasi menjadi tanggung jawab Dinas Pasar.
Sesuai aturan, pengelolaan listrik oleh suasta atau pemerintah mesti dilengkapi sumber daya manusia yang tersertifikasi secara kompetensi. Sejauh ini, Sumbar belum memilliki badan yang menerbitkan sertifikasi di bidang keterampilan teknisi tenaga listrik. Menurut keterangan Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia cabang Sumbar, keberadaan badan sertifikasi masih terbatas di beberapa kota di Tanah Air. Sejatinya, badan suasta atau pemerintah yang mengelola kelistrikan mewajibkan pada tenaga lapangan mengantongi sertifikat keterampilan (SKT).
“Setiap lembaga yang bergerak di bidang kelistrikan mesti memiliki sertifikat keterampilan bagi pelaksana lapangannya, terlepas apakah dia suasta atau pemerintahan karena ini menyangkut keselamatan orang banyak,” aku Yon Sekretaris Umum Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia Sumbar.
Hal tersebut, tentunya juga berlaku bagi tenaga instalatir Dinas Pasar yang mengelola 1319 pelanggan di Pasar Raya Padang. Tanpa sertifikat keahlian, pengelolaan listrik di Pasar Raya melanggar undang-undang yang ada. Sedangkan mengenai penilaian layak tidaknya umur suatu instalasi, hal tersebut menjadi penilaian AKLI. Lembaga tersebut berfungsi untuk mengeluarkan sertifikat jaminan instalasi (JIL) yang terpasang.
Menurut data AKLI (Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia) Cabang Padang, sejauh ini pihaknya baru melakukan audit terhadap Kejaksaan, Pertambangan, dan Dirjen Anggaran. Untuk menyatakan sebuah instalasi memenuhi standar atau tidak perlu audit yang dilakukan minimal sekali dalam lima tahun. “Jika dalam pemeriksaan tersebut ditemukan tidak ada perubahan dan kerusakan, instalasi tersebut direkomendasikan untuk dipakai hingga jangka waktu 10 tahun,” aku Ketua AKLI Padang Adrinaldi Ibrahim.
Menurutnya, untuk fasilitas-fasilitas umum yang cenderung mengalami kerusakan akibat kebocoran atau faktor lain pemeriksaan mesti tidak menunggu umur kabel mencapai lima tahun. Sebuah instalasi dinyatakan layak bila telah memenuhi standar persyaratan umum instalasi listrik (PUIL). Standar resmi yang disyaratkan PUIL yakni ukuran kabel kecil yang terpasang pada sebuah jaringan. Untuk konsumen rumah tangga, kabel kecil yang digunakan (NDA) berukuran M 2,5. Sedangkan tipe konsumen indusrti, ia menyarankan, kabel jenis NWM. “Dan AKLI-lah yang menyatakan layak atau tidaknya sebuah instalasi,” ujarnya.
Begitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pengelola jasa kelistrikan menuntut profesionalitas dan kemampuan SDM-nya. PLN yang terbilang handal dalam urusan satu ini masih sering menerima komplain pelanggan. Bagaimana pula bila Dinas Pasar ikut mengurus listrik? (erinaldi)

One thought on “Bila Listrik Dikelola Bukan Ahlinya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s